Borneotoday.id | Palangka Raya

Alih-alih menjadi etalase meritokrasi, proses seleksi Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Universitas Palangka Raya (UPR) Tahun 2025 justru memunculkan lapisan pertanyaan yang belum terjawab.

Sejumlah peserta mulai bersuara. Bukan sekadar kecewa, tetapi juga membawa persoalan ini ke jalur formal. Aduan telah dilayangkan ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah hingga ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Substansinya satu: dugaan maladministrasi dalam proses seleksi.

Di balik tahapan yang tampak administratif, peserta melihat adanya celah yang dinilai janggal.

Proses seleksi sendiri dimulai lewat pengumuman 7 Oktober 2025. Namun hanya berselang sepekan, muncul pengumuman baru dengan nomor surat yang sama tetapi isi berbeda. Perubahan ini menjadi titik awal munculnya keraguan.

Ketika hasil seleksi administrasi diumumkan pada 21 Oktober 2025, sebagian peserta dinyatakan gugur. Secara logika sistem seleksi, mereka seharusnya berhenti di tahap itu.

Namun yang dipersoalkan, beredar informasi bahwa sebagian dari peserta yang tidak lolos justru tetap hadir dalam tahapan wawancara daring pada 27–28 Oktober 2025.

Di sinilah pertanyaan mendasar muncul: apakah aturan seleksi benar-benar dijalankan secara konsisten?

“Kalau mekanisme di awal sudah jelas, seharusnya tidak ada ruang abu-abu di tahap berikutnya,” ujar Er salah satu peserta, Minggu (10/5/26).

 

Integritas yang Dipertanyakan dari Dalam

Isu tidak berhenti pada prosedur. Di internal peserta, mulai beredar kegelisahan lain menyangkut integritas calon pejabat yang disebut masuk dalam daftar rekomendasi.

Informasi yang beredar mengaitkan sejumlah nama dengan dugaan persoalan rekam jejak, termasuk isu sensitif seperti aktivitas judi online. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi ataupun dokumen hukum yang membenarkan tudingan tersebut.

Meski masih berupa dugaan, isu ini tetap menjadi bahan pertanyaan serius. Apalagi sebelumnya, Plt Kepala Biro Umum dan Keuangan UPR, Yahya Sulaiman, secara tegas menyampaikan bahwa integritas adalah prioritas utama dalam seleksi.

Pernyataan itu kini seperti berbalik menjadi tolok ukur yang ditagihkan kembali oleh peserta.

 

Hasil Tertutup, Spekulasi Terbuka

Sampai hari ini, hasil akhir seleksi belum juga diumumkan secara terbuka. Padahal bagi peserta, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem.

Ketiadaan informasi justru membuka ruang spekulasi.

Pihak UPR menyatakan bahwa hasil masih menunggu penetapan kementerian serta persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di sisi lain, beredar kabar internal bahwa pelantikan bahkan direncanakan lebih dari satu tahap.

Informasi yang belum pasti ini semakin mempertebal kesan bahwa proses seleksi berjalan tanpa kepastian yang utuh.

 

Lebih dari Sekadar Seleksi Jabatan

Apa yang terjadi di UPR hari ini bukan sekadar soal siapa yang lolos atau tidak. Ini menyentuh hal yang lebih mendasar: kepercayaan terhadap sistem.

Di tengah dorongan reformasi birokrasi, seleksi jabatan seharusnya menjadi contoh praktik tata kelola yang bersih dan transparan. Ketika prosesnya dipertanyakan, maka yang ikut tergerus bukan hanya hasil, tetapi juga legitimasi.

Kini, bola ada di tangan institusi. Menjawab atau membiarkan pertanyaan itu menggantung.

Karena dalam proses seperti ini, diam sering kali menimbulkan tafsir yang lebih luas daripada penjelasan.

 

F12L