Borneotoday.id | Palangka Raya

Di tengah meningkatnya antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memilih membuka ruang dialog langsung bersama Pertamina, Forkopimda, dan insan pers di Istana Isen Mulang, Jumat (8/5/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan respons atas situasi di lapangan yang dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan masyarakat di Palangka Raya.

Alih-alih menutup informasi, Agustiar justru memilih menyampaikan kondisi secara terbuka. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda telah turun langsung melakukan pemantauan ke SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kondisi riil.

“Yang kami inginkan masyarakat itu tenang dan nyaman. Kami tidak ingin masyarakat menderita,” ujarnya.

Pendekatan ini menandai gaya kepemimpinan yang menempatkan komunikasi sebagai bagian dari solusi. Di saat isu BBM berpotensi memicu kepanikan, pemerintah daerah berupaya menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.

Dari sisi distribusi, Pertamina memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman. Untuk merespons lonjakan kebutuhan, perusahaan tersebut menambah pasokan Pertamax hingga lebih dari 200 kiloliter per hari serta memperpanjang jam operasional SPBU hingga dini hari.

Namun, persoalan BBM tidak hanya berhenti pada suplai. Dalam dialog tersebut, muncul isu klasik yang selama ini hidup di tengah masyarakat: keberadaan pengecer BBM.

Agustiar tidak menutup mata terhadap fenomena itu. Ia justru melihatnya sebagai bagian dari realitas ekonomi masyarakat yang perlu diatur, bukan dihilangkan.

“Kita ingin eceran ini ke depan bisa memiliki legalitas,” katanya.

Langkah ini dinilai sebagai pendekatan yang lebih adaptif mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi agar lebih tertib dan terkontrol.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penambahan kuota BBM dengan menyurati BP Migas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi.

Sementara aparat penegak hukum tetap bergerak di jalur berbeda. Kepolisian menegaskan penindakan terhadap praktik penimbunan BBM yang mengganggu distribusi, sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Keterlibatan berbagai pihak dalam satu forum menunjukkan bahwa persoalan BBM bukan isu tunggal, melainkan persoalan sistemik yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Di tengah dinamika tersebut, langkah Agustiar Sabran membuka dialog publik dapat dibaca sebagai upaya meredam kegelisahan sekaligus mencari jalan keluar yang lebih komprehensif tidak hanya menyelesaikan antrean hari ini, tetapi juga membenahi sistem distribusi untuk ke depan.

 

F12L