Borneo today – Langkah pemerintah yang memilih untuk tidak mengerek harga BBM dan gas subsidi di tengah fluktuasi harga energi global mendapat apresiasi dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Meski demikian, Said menegaskan bahwa kebijakan ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem subsidi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran.

Menurut Said, momentum saat ini sangat tepat untuk melakukan reformasi kebijakan. Ia menilai, menaikkan harga di tengah merosotnya daya beli masyarakat hanya akan menambah beban ekonomi rakyat kecil. Namun, membiarkan sistem subsidi berjalan seperti sekarang juga bukan pilihan yang bijak.

“Wacana reformasi subsidi ini sebenarnya sudah menjadi bahasan panjang antara Banggar dan pemerintah sejak era Presiden Jokowi, tapi sayangnya hingga kini belum terealisasi secara maksimal,” ujar Said dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2026).

Data Susenas: Orang Kaya Masih Nikmati Subsidi

Menyoroti data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Said memaparkan fakta yang cukup memprihatinkan. Subsidi Solar dan LPG 3 kg justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Berdasarkan pengelompokan desil (tingkat kesejahteraan), kelompok desil 6 hingga 10 yang tergolong rumah tangga mampu justru menyerap sekitar 72% subsidi Solar.

“Ironisnya, masyarakat di desil 5 ke bawah yang benar-benar membutuhkan hanya merasakan 28% dari subsidi tersebut. Begitu juga dengan Pertalite, di mana kelompok miskin hanya menikmati sekitar 21% karena keterbatasan kepemilikan kendaraan,” jelasnya.

Kondisi serupa terjadi pada distribusi LPG melon. Karena diperjualbelikan secara bebas, kelompok masyarakat mampu menyedot 69% jatah subsidi, sementara warga miskin hanya kebagian 31%.

Usulan Sistem Biometrik dan Validasi Data

Sebagai solusi, politisi PDIP ini mengusulkan agar pemerintah mulai menerapkan sistem penyaluran subsidi tertutup, khususnya untuk LPG. Ia menyarankan penggunaan teknologi biometrik yang terintegrasi dengan rekening bank, serupa dengan sistem yang telah sukses diterapkan di India.

“Dengan sistem biometrik, manipulasi data bisa ditekan karena bantuan langsung masuk ke rekening penerima yang berhak. Memang butuh upaya ekstra di awal, tapi ini akan menciptakan basis data yang akurat untuk jangka panjang,” tambah Said.

Jika sistem subsidi tertutup ini berjalan, maka harga LPG 3 kg di pasar bebas dapat disesuaikan dengan harga keekonomian, sehingga beban APBN untuk subsidi bisa jauh lebih ringan dan tepat sasaran.

Pengetatan untuk Solar dan Listrik

Terkait subsidi BBM, Said mendorong adanya validasi ulang pada aplikasi MyPertamina dengan mencocokkan data STNK dari pihak kepolisian. Ia mengusulkan agar kendaraan roda empat pribadi dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi. Prioritas harus diberikan kepada nelayan, petani kecil, UMKM, serta kendaraan niaga pengangkut pangan (plat kuning) untuk menjaga stabilitas inflasi.

Di sektor kelistrikan, Said meminta PLN lebih proaktif melakukan validasi pelanggan. Targetnya adalah memastikan rumah tangga yang sudah “naik kelas” tidak lagi menggunakan daya 900 VA ke bawah. Selain itu, program kompor listrik bagi masyarakat miskin perlu terus didorong sebagai alternatif energi.

“Perang dan ketidakpastian global tidak tahu kapan berakhir. Jika kita memulai reformasi subsidi sekarang, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan harga minyak di masa depan,” pungkasnya.