Borneotoday.id | Palangka Raya

Ketika pemadaman listrik bergilir memicu keresahan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, Gubernur H. Agustiar Sabran memilih merespons situasi dengan langkah yang berbeda. Alih-alih membatasi komunikasi di ruang internal pemerintahan, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu menghadirkan langsung jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

Konferensi pers yang digelar di Istana Isen Mulang, Kamis (30/7/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden. Dari pihak PLN hadir General Manager UID Kalselteng Iwan Soelistijono bersama jajaran manajemen untuk memaparkan penyebab terganggunya sistem kelistrikan, perkembangan penanganan, hingga target pemulihan pasokan listrik.

Bagi Agustiar, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang kembali normal, tetapi juga kepastian informasi yang jujur dan terbuka. Karena itu, pemerintah provinsi memandang penting agar seluruh proses penanganan disampaikan secara langsung oleh pihak yang bertanggung jawab.

“Keresahan masyarakat Kalimantan Tengah adalah keresahan kami. Ketidaknyamanan masyarakat juga menjadi ketidaknyamanan kami. Karena itu saya memanggil langsung pihak PLN untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” tegas Agustiar.

Dalam pemaparannya, General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menjelaskan, gangguan sistem interkoneksi Kalimantan dipicu oleh kerusakan yang terjadi hampir bersamaan pada tiga pembangkit utama. Gangguan tersebut meliputi kebocoran pipa boiler di PLTU PT SKS Listrik Kalimantan di Kabupaten Gunung Mas, kerusakan generator di PLTU Asam-Asam, serta gangguan sistem pelumasan turbin di PLTU PT Tanjung Power Indonesia (TPI) Tabalong.

Meski demikian, PLN memastikan proses pemulihan terus berjalan. Unit pembangkit TPI Tabalong berkapasitas 100 megawatt telah lebih dahulu kembali beroperasi sehingga mampu mengurangi durasi pemadaman bergilir. Perbaikan PLTU SKS ditargetkan selesai pada 5 Agustus 2026, sedangkan pemulihan penuh sistem interkoneksi Kalimantan diproyeksikan rampung setelah PLTU Asam-Asam kembali beroperasi pada 25 Agustus 2026.

Namun, bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penjelasan di ruang konferensi pers belum dianggap cukup.

Usai konferensi pers berakhir, Agustiar bersama Sekda Linae Victoria Aden serta jajaran PLN langsung menuju gerbang Istana Isen Mulang. Di lokasi tersebut, massa yang sejak lama menggelar aksi menyampaikan protes akibat pemadaman listrik masih bertahan menunggu kepastian.

Tanpa sekat protokoler, Gubernur memilih duduk bersama perwakilan massa dan General Manager PLN di atas badan jalan. Di ruang terbuka itu, ia menjembatani dialog agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan, kritik, maupun tuntutan secara langsung kepada pihak PLN, sementara perusahaan diberi kesempatan menjelaskan kondisi yang sebenarnya sekaligus menyampaikan langkah-langkah percepatan pemulihan.

Suasana yang semula dipenuhi ketegangan perlahan berubah menjadi ruang komunikasi. Warga memperoleh kesempatan mendengar langsung penjelasan dari pimpinan PLN, sementara pemerintah daerah mengambil peran sebagai penghubung agar dialog berlangsung terbuka, tertib, dan menghasilkan kepastian bagi masyarakat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kelistrikan tidak hanya bergantung pada perbaikan pembangkit, tetapi juga pada kehadiran pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Di tengah krisis yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memilih memastikan bahwa setiap persoalan tidak hanya ditangani secara teknis, tetapi juga dijawab melalui komunikasi yang terbuka, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Di tengah ujian terhadap keandalan pasokan listrik, langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertemukan penyedia layanan dan masyarakat dalam satu ruang dialog menjadi pesan bahwa setiap persoalan publik tidak cukup diselesaikan dengan perbaikan teknis semata, tetapi juga melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan kehadiran pemerintah di tengah warganya.